REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai berlambang kepala banteng itu. Hal itu dilakukan setelah Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, penunjukan Hasto sebagai sekjen merupakan hak prerogatif Megawati. Menurut dia, Megawati pasti memiliki harapan yang besar untuk partai dengan kembali menunjuk Hasto sebagai sekjen.

"Ya itu merupakan prerogatif dari ketua umum," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).

Puan berharap, partainya itu bisa makin solid ke depannya. Selain itu, kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan bisa diperbaiki. Dengan begitu, PDIP bisa tetap dipercaya oleh rakyat.

Ihwal pelantikan yang dilakukan setelah kongres, Puan mengatakan, hal itu merupakan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum. Namun, ia meyakini keputusan itu dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan.

"Itu prerogatif ketua umum. Jadi ya saat datang kemudian sudah ada pelantikan, jadi memang itu sudah menjadi pertimbangan pasca-kongres di Bali," kata dia.

Sementara itu, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDIP Adian Napitupulu mengatakan, keputusan untuk kembali menjadikan Hasto sebagai sekjen menandakan yang bersangkutan masih dianggap mampu oleh Megawati. Ia menilai, loyalitas Hasto terhadap PDIP juga sudah tidak perlu diragukan lagi.

"Pertimbangan Bu Mega, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kita dalam lima tahun ke depan. Loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus," kata dia.

Ketika ditanya mengenai sikap PDIP ke depannya, Adian menilai, partainya bakal tetap kritis kepada pemerintah. Pasalnya, kekritisan merupakan hal yang melekat dari setiap orang yang mengaku sebagai intelektual.

"Intelektualitas itu memaksa kita untuk selalu bertanya, kenapa, ada apa, kok bisa begitu, dan sebagainya. Itu adalah awalnya embrionya kekritisan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika