REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi mengakibatkan kekeringan. Warga setempat yang kini sudah mengalami krisis air bersih akan semakin menderita.
Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Yohana Tiko menjelaskan, dalam area IKN seluas 256 ribu hektare itu terdapat puluhan ribu warga lokal. Mereka selama ini mengalami krisis air bersih karena hadirnya berbagai industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan pertambangan batu bara di sana.
Menurut Walhi Nasional, total terdapat 162 konsesi tambang, perkebunan, dan HTI di dalam area IKN Nusantara. Yohana melanjutkan, lantaran terjadinya krisis air bersih, warga setempat kini hanya bisa memanfaatkan air dari sungai kecil yang keruh.
"Untuk air konsumsi, masyarakat membeli air. Jadi masyarakat sudah krisis air, terutama di ring 1 sampai ring 3 IKN," kata Yohana dalam webinar Walhi Jakarta, Jumat (18/3/2022).
Sumber air lain yang bisa diharapkan warga berasal dari sumur bor, anak sungai kecil, ataupun air hujan. Tapi anak sungai kecil itu terancam hilang pula lantaran pemerintah sedang membangun Bendungan Semoi untuk pemenuhan kebutuhan air IKN.
Yohana menambahkan, dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN Nusantara, dinyatakan bahwa pembangunan di sana berpotensi mengakibatkan kekeringan. "Jadi, bukan kami yang menyatakan, tapi kajian KLHK juga menyatakan berpotensi kekeringan ketika tidak menemukan sumber air," ujarnya.
Sebagai informasi, kawasan IKN dengan luas 256.142 hektare berada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah berencana memulai pembangunan di sana pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan perhitungan Bappenas, megaproyek ini bakal menelan biaya Rp 466,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
