REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE, – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), mengadakan rapat integrasi data perumahan korban bencana dan program relokasi pemerintah. Acara ini berlangsung di Ternate pada Senin (8/12) dengan tujuan memastikan bantuan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya data yang akurat untuk menghindari ketidaksesuaian penerima manfaat. "Sering kali muncul pertanyaan dari masyarakat terkait penerima bantuan. Dengan indikator dan variabel yang jelas, keluhan ini dapat diminimalkan," ujarnya. Sarbin juga menyoroti perlunya standarisasi data antar instansi agar tidak terjadi ketidaksinkronan.
Kepala Disperkim Malut, Musrifa Alhadar, memaparkan capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi di tiga kabupaten selama tahun 2025. Di Kabupaten Halbar, telah dibangun 4 unit rumah relokasi korban bencana beserta PSU. Kabupaten Halut telah menyelesaikan pembangunan 3 unit, dan Kabupaten Halsel juga menyelesaikan 4 unit. Ini adalah hasil kerja sama antara pemerintah provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, desa, dan masyarakat.
Musrifa menambahkan, "Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi adalah syarat utama dalam penanganan bencana." Disperkim juga menerima dukungan dana CSR dari BNI 46 untuk relokasi rumah masyarakat pesisir Desa Sidangoli Dehe, yang akan dimulai pada 12 Desember.
Pada rapat ini, empat poin utama menjadi fokus, yaitu pendataan rumah terdampak, integrasi data antara BPBD dan Disperkim, perumusan mekanisme kerja kolaboratif, dan penyusunan rekomendasi terkait penyediaan hunian bagi korban bencana. Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika