Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin dalam arahannya menyampaikan Gubernur Kalteng telah menerima DIPA Tahun Anggaran 2022 langsung dari Presiden RI di Istana Negara Jakarta, pada tanggal 29 Nopember 2021 lali. Berdasarkan hal tersebut, Gubernur  menyerahkan DIPA TA 2022 kepada 14 bupati/ wali kota dan 19 Satuan Kerja K/L secara simbolis. Kesembilan belas Satuan Kerja K/L tersebut memenuhi kriteria, antara lain Satuan Kerja yang meraih opini WTP dari BPK dalam 3 tahun terakhir, Satuan Kerja yang merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022 serta Satuan Kerja yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang tinggi.

Dengan rincian alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lingkup Provinsi Kalteng, termasuk Kabupaten/Kota berjumlah Rp 15,987 triliun lebih, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 9,246 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 1,590 triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 1,944 triliun lebih, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 60.911 miliar  lebih, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,940 triliun lebih dan Dana Desa sebesar Rp 1,204 triliun lebih.

Nuryakin mengatakan Anggaran TKDD tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 769,6 triliun diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan.

Turut hadir Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, Forkopimda Provinsi Kalteng dan bupati/ wali kota se-Kalteng serta kepala perangkat daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika