REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setara Institute for Democracy and Peace menyebut ujian pertama yang akan dihadapi Kapolri Idham Aziz adalah Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Idham diharapkan dapat mencegah dan menangani konflik horizontal yang mungkin terjadi.

Direktur Riset Setara Institute, Halili, mengatakan, konflik horizontal saat Pilkada 2020 sangat mungkin terjadi jika para politisi dan kelompok pendukungnya melakukan politisasi identitas berbasis SARA. Terlebih, Pilkada akan berlangsung di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Jika konflik horizontal itu terjadi, jelas Halili, maka akan merusak harmonisasi sosial dan integrasi nasional. "Pilkada 2020 merupakan salah satu ujian besar bagi kepemimpinan Kapolri baru," kata Halili dalam diskusi bertajuk 'Kapolri Baru: Agenda Penanganan Ancaman Terhadap Negara Pancasila' di Jakarta, Kamis (7/11).

Salah satu cara yang bisa dilakukan Idham Aziz, kata Halili, adalah mempertahankan keberadaan Satgas Nusantara Polri. Satgas itu dibentuk Tito Karnavian guna meredam dampak destruktif dari politisasi SARA pada Pilkada Serentak 2018 lalu.

Satgas Nusantara Polri, kata Halili, terbukti berhasil meredam potensi konflik yang terjadi. Berdasarkan hasil riset Setara Institute di 16 wilayah yang melaksanakan Pilkada pada 2018 lalu, ternyata tidak terjadi gangguan stabilitas keamanan yang serius, baik di tahap pra ataupun pascapemilihan.

Hasil riset tersebut, sambung dia, juga menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya diperkirakan sangat rawan konflik, ternyata tak terjadi gangguan keamanan, seperti Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika