REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menimpa masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah juga menjadi korban pelanggaran HAM.
Jusuf Kalla mencontohkan, insiden penembakan pekerja proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nduga, Papua merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius terhadap pemerintah. Dia menilai tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat.
"Cenderung yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain, tapi juga masyarakat melanggar HAM, membunuh tanpa alasan terhadap semua orang yang ada di pengerjaan proyek itu pelanggaran hukum berat, jadi bukan hanya ditangkap seorang pelanggaran HAM, tapi juga aparat pemerintah dilanggar hak-hak asasinya," ujar Jusuf Kalla ketika memberikan pidato dalam peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM, Selasa (11/12).
Dalam kesempatan itu, JK meminta Komnas HAM selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh.
"Kita harus selesaikan itu dengan baik, Komnas HAM saya rasa akan fair, sehingga pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh, pemerintah juga menjadi korban daripada hak asasi," ujarnya.
Di sisi lain, JK menilai rekonsiliasi masih menjadi upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaca dari konflik separatisme di Aceh, saat itu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan ia turut ambil bagian dalam penyelesaian konfliknya.
"Jangan dituduh pemerintah yang langgar HAM, ada juga dari mereka yang bakar sekolah, bunuh orang, jadi sama saja. Makanya perlu rekonsiliasi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK menyampaikan permohonan maaf, karena Presiden Joko Widodo batal hadir pada peringatan HAM Internasional. Menurutnya, presiden berhalangan hadir karena ada agenda lain yang juga tak kalah penting.
"Pak Presiden minta maaf atas kesibukannya sehingga tidak dapat menghadiri (Peringatan Hari HAM Internasional). Saya juha harusnya menghadiri peringatan HAM di Kemenkumham, tapi kata presiden di Komnas HAM saja," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menerima sejumlah rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
