Rabu 26 Apr 2017 23:08 WIB

Persoalan Sosial Anak Dipicu Ketidakberpihakan Kebijakan

 Rakeras II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA)  Selasa di Batam, Kepulauan Riau
Foto: dok fornas lksa
Rakeras II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA) Selasa di Batam, Kepulauan Riau

REPUBLIKA.CO.ID,  BATAM -- Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, prinsip keadilan harus ditegakkan dengan baik dalam membangun negara ini. Menurut dia, banyak persoalan sosial yang terjadi pada anak akibat kebijakan ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan yang belum berpihak kepada anak tersebut.

"Dalam konteks politik mari kita bangun komunikasi yang baik dalam melihat secara komprehensif persoalan anak tersebut. Sehingga persoalan anak bisa diselesaikan dengan baik dengan optimalisasi peran kementrian dan lembaga serta  masyarakat," ujar Ali dalam sesi Pleno Rakeras II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA)  Selasa (25/4) di Batam, Kepulauan Riau.

"Selaku alumni panti sangat sedih apabila pelayanan sosial di LKSA tidak optimal," ungkap Ali. Pihaknya meminta agar Kemensos memperbaiki laporan keuangan dari kondisi disclaimer menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dalam siaran persnya, Sekjen Fornas LKSA Jasra Putra berharap agar program pemerintah lebih fokus dan terintegrasi dalam penyelesaian 4,5 juta anak terlantar di Indonesia. "Perhatian kita soal peran dan penguatan keluarga yang diasuh oleh LKSA bisa bersinergi dengan pemerintah yang salah satu persoalan hulunya keterlantaran anak," kata Jasra.

Ketua Komisi VIII DPR meminta agar hasil Rakernas II Fornas LKSA-PSAA dalam satu pekan ini bisa disampaikan ke Senayan. Dengan begitu, kata Ali Taher,hasil rakernas bisa ditindak lanjuti. Ia juga meminta agar persoalan LKSA dipetakan sehingga DPR tahu apa yang harus segera dilakukan. "Sehingga peningkatan pengasuhan keluarga yang berkualitas bisa diwujudkan," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Jasra menambahkan,  dalam diskusi dan tanya jawab para peserta Rakernas telah meminta Komisi VIII DPR  RI untuk memperhatikan dan peningkatan pembiayaan operasional di LKSA, baik dalam bentuk pelatihan SDM, serta peningkatan infrastruktur.

Selain itu, para peserta juga  meminta peningkatam jumlah biaya hidup anak yang masih minim yakni diangka Rp 3.500/anak/hari menjadi Rp 10.000/anak/hari. Para peserta juga meminta pemberian uang tali asih bagi pengasuh yang mendedikasikan pengabdiannya selama 24 jam setiap hari dalam mengasuh anak di LKSA.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement