REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz tidak setuju dengan wacana usulan masuknya anggota partai politik di keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Djan, masuknya anggota parpol dalam penyelenggara Pemilu sarat dengan kepentingan dan kecurangan.

"Kalau saya sebagai PPP, haram hukumnya dia (parpol) masuk (keanggotaan) KPU. Kenapa? Karena nanti akan ada kepentingan. Nanti ada titipan," ujar Djan saat hadir dalam acara syukuran ulang tahun Agung Laksono di Kediaman Agung, Jalan Cipinang Cempedak, Polonia, Jakarta Timur, Ahad (26/3).

Karenanya, wacana usulan tersebut harus ditolak dan tidak benar-benar diakomodir dalam bentuk aturan maupun perundangan. Hal ini karena akan menimbulkan persoalan baru bagi terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. "Nggak boleh itu. Jangan bikin malu. Nggak punya malu. Ada anggota parpol masuk di situ apa maksudnya, pasti ada kepentingan. Saya nggak setuju, curang nanti dia (anggota Parpol)," ungkapnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu mewacanakan penambahan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari unsur partai politik. Wacana tersebut muncul usai Pansus RUU Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko beberapa waktu lalu.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edi usai menggelar rapat pansus RUU Pemilu pada Selasa (21/3) sore. "Itu wacaha yang berkembang, ini kan laporan yang disampaikan tim Meksiko dan yang disampaikan tim Jerman, sama. Meksiko dan Jerman sama seperti itu," ungkap Lukman. Menurutnya ada dua opsi dari berkembangnya wacana tersebut yakni anggota partai politik menjadi unsur keanggotaan KPU, dan kedua adanya perwakilan partai politik dalam pleno-pleno KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika