REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap wacana penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR didasarkan asas kebersamaan semua pihak. PPP juga menginginkan, penambahan kursi pimpinan bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan segelintir fraksi saja.
"Jangan kepentingan satu dua fraksi saja, kepentingan semua itu, seperti ini bukan semua harus dapat pimpinan. Kalau pun itu, nggak nolak juga PPP kalau seperti itu," kata Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).
Hal itu diungkapkan Arsul Sani terkait permintaan sejumlah fraksi untuj kursi pimpinan DPR dan MPR. Ia berharap, penambahan kursi pimpinan melalui revisi UU MD2 juga harus bertujuan menata alat kelengkapan dewan.
"Ketika ada fraksi yang mendapatkan alokasi tambahan pimpinan, mestinya juga kemudian yang lain juga harus ditata, lepas untuk diberikan kepada fraksi yang lain," kata Arsul.
Menurutnya, fraksi yang mendapat kursi pimpinan tambahan diharapkan melepas alat kelengkapan dewan kepada fraksi lain yang tidak mendapat kursi pimpinan DPR atau MPR.
"Jadi jangan hanya kemudian mendapatkan hak saja, tapi nggak mau memberikan hak ke yang lain, itu yang diharapkan itu, sehingga kebersamaan itu ada, kan ini tujuannya untuk kebersamaan," kata Arsul.
Tujuannya, kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut agar membuat kelembagaan DPR lebih kondusif yang kemudian berdampak pada kinerja DPR. Selain itu, fraksi PPP sendiri kata Arsul, tidak mempersoalkan jika nantinya Gerindra dan PKB mendapat kursi pimpinan. Hanya, ia kembali menekankan perlunya penataan alat kelengkapan dewan.
"(PPP) Setuju dalam konteks ya, karna ini tujuannya adalah untuk menata, ya semua harus ditata, yang ingin mendapatkan tambahan dari level pimpinan tawarkanlah yang lain dilepas, bisa pemimpin AKD, pimpinam komisi, pimpinan badan, kan bisa, nah itu baru ada kebersamaan, kalau nggak, ya akan saling meminta," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
