REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 menuai penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat di Ibu Kota. Penolakan itu muncul lantaran sang pejawat dinilai kerap melakukan kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat kecil.

"Kami menolak keras pencalonan Ahok, karena selama menjadi gubernur dia sering kali melakukan penggusuran dengan kekerasan terhadap warga. Selain itu, Ahok juga diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang merugikan negara," ujar Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Gerprindo), Bastian P Simanjuntak, kepada Republika.co.id, Selasa (20/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan membuka pendaftaran cagub dan cawagub dari jalur partai politik dari Rabu (21/9) hingga Jumat (23/9). Menurut Bastian, Ahok kemungkinan bakal hadir di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada hari pertama pendaftaran.

"Karena itu, kami gabungan dari berbagai ormas (organisasi kemasyarakatan) di Jakarta akan mengadakan aksi untuk mengadang Ahok mendaftarkan diri ke KPU DKI, besok," ucapnya.

Bastian mengatakan, aksi tolak Ahok nantinya akan diawali dengan pengumpulan massa di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, pada pukul 12.00 WIB. Dari sana, para demonstran selanjutnya melakukan long march, bergerak menuju Kantor KPU Provinsi DKI yang berada di Jalan Salemba Raya No 15, Jakarta Pusat. "Ada sekitar 1.500 orang yang akan mengikuti aksi ini besok," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika