REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Syarif Hasan meminta pemerintah lebih responsif atas keluarnya SP3 pada belasan perusahaan yang disangka penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau selama 2015. Kendati, Polri telah mempersilakan pihak-pihak yang keberatan atas SP3 itu untuk mengajukan praperadilan.
"Perlu disikapi, kalau karhutla perlu diselesaikan dengan baik," kata dia di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (1/8).
Ia mengingatkan, bagaimana kewalahannya Indonesia mengatasi dan menangani karhutla selama lebih dari 18 tahun terakhir. Bahkan, sampai menerima bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi bencana asap di Sumatra dan Kalimantan.
"Tindakan yang betul-betul pencegahan, saya pikir itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus responsif atas SP3 dan bencana asap," ujar Syarif.
Ia menyebut, dampak dari bencana asap sangat mengganggu kelangsungan hidup di banyak bidang, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, pariwisata. "Lagi-lagi, ini harus dilakuan satu pencegahan yang sifatnya lebih komperhensif, semua pihak harus dilibatkan sehingga tidak berdampak luas pada masyarakat," tutur Syarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
