Jumat 04 Mar 2016 06:26 WIB

'Presiden Jangan Ragu Tertibkan Menteri Pembuat Gaduh'

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan kata sambutannya pada acara Pembukaan Pelatihan Kader Nasional Cinta Negara, SAR dan Regu Gerak Cepat KOKAM Muhammadiyah 2015 di Jakarta, Kamis (3/12).
Foto: Republika/ Darmawan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan kata sambutannya pada acara Pembukaan Pelatihan Kader Nasional Cinta Negara, SAR dan Regu Gerak Cepat KOKAM Muhammadiyah 2015 di Jakarta, Kamis (3/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mengambil sikap tegas terkait silang pendapat yang terjadi diantara menteri anggota Kabinet Kerja.

Bahkan, Presiden diharapkan tidak ragu-ragu untuk segera melakukan reshuffle kabinet, dan mengganti menteri yang dianggap tidak patuh.

''Joko Widodo harus segera melakukan reshuffle, dengan syarat mereka-mereka yang akan membantu Jokowi adalah para menteri-menteri yang betul-betul ingin bekerja membantu Jokowi,'' ujar Pengamat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Republika.co.id, Kamis (3/3).

Ia melanjutkan, Jokowi harus bisa menyeleksi kembali menteri-menteri yang benar-benar bekerja untuk membantu kerja Presiden. Bukan yang justru lebih patuh kepada partai asal atau partai pendukung pemerintah, maupun 'tuan-tuan' lainnya.

(Baca: Sultan Sepuh Minta Presiden Copot Menteri yang Bikin Gaduh)

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu menambahkan, Presiden Jokowi pun jangan merasa terkekang oleh partai-partai tertentu atau kepentingan tertentu terkait rencana reshuffle tersebut.

''Tuan mereka (para menteri) haruslah Presiden, maka Jokowi tidak perlu merasak terkekang oleh partai terkait dengan rencana reshuffle tersebut. Publik pasti mendukung bila Presiden melakukan pilihan-pilihan yang benar,'' tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Kerja sempat mengungkapkan silang pendapat mengenai isu-isu strategis. Mulai dari isu soal pengelolaan gas di Blok Masela, Maluku, hingga rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement