REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspriabri Sumowigemo melihat pertarungan antar menteri bukan kesalahan para menteri semata. Ada kemungkinan Presiden Joko Widodo, dengan program meningkatkan etos kerja pemerintahan, yang justru lamban mengambil keputusan.

"Selama ini presiden bilang kerja, kerja, kerja. Ini ada feedback, para menterinya sudah bekerja, keputusannya ditunda-tunda sama presiden," katanya Sabtu (5/3). (Hikmah di Balik Keributan Menteri Soal Blok Masela).

Guspiabri mengatakan, fenomena pertarungan di kabinetnya tidak sekali-dua kali terjadi. Publik sudah melihat ini berulang kali. Melihat usia pemerintahan yang sudah berjalan dua setengah tahun, Guspiabri menambahkan ada kemungkinan fenomena ini terus terjadi.

Menurut Guspiabri, di sinilah letak ketegasan dan kecepatan pengambilan keputusan dipertanyakan. Ketika progesifitas ritme kerja birokrasi meningkat, keputusan presiden juga diminta cepat. Yang menjadi bahayanya jika fenomena ini terus berlangsung dapat ditiru di kementerian-kementerian dan daerah.

"Coba bayangkan bila Dirjen-Dirjen saling bertarung, atau daerah-daerah saling berebut," katanya.

Selain itu, ada kemungkinan keputusan para menteri pada program pemerintah akan menguntungkan pihak tertentu. Pihak-pihak seperti pebisnis yang akan mendapat keuntungan dalam keputusan pemerintah. "Sehingga tidak malu untuk bertarung di publik," katanya.

Ada kemungkinan faktor tersebut yang membuat pertarungan antar menteri dipublik terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika