REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi menilai salah satunya yang menjadi kerisauan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri adalah selalu membuat kegaduhan di hadapan publik. Kenyataanya, Presiden Jokowi sendiri pernah menyampaikan kejengkelan dan kemarahannya atas prilaku para menterinya yang bersitegang.
Muradi mengatakan, konsolidasi pemerintahan sangat membutuhkan langkah gerak yang seirama. Seharusnya, para menteri di kabinet kerja harus memahami pernyataan Jokowi itu sebagai suatu teguran, agar tidak ada lagi ketegangan dan mencairkan suasana.
"Sebab jika perseteruan tersebut dibiarkan di depan publik, maka wibawa dan soliditas pemerintahan akan makin cair. Ujungnya akan berimplikasi pada kinerja pemerintahan yang tidak memuaskan," katanya, Rabu (2/3). (Jokowi akan Panggil Para Menteri yang Suka Ribut).
Tapi dengan masih terjadinya para menteri yang membuat gaduh di publik, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung ini menilai sudah saatnya Presiden Jokowi memberikan sanksi tegas. Tentunya sanksi yang diberikan selain teguran, juga ancaman pencopotan dari posisi menteri dan struktur lainnya.
Langkah Presiden Jokowi penting agar para pembantu presiden tidak besar kepala karena merasa mendapatkan back up politik dari kekuatan partai politik maupun elit politik. "Presiden perlu menegaskan bahwa back up politik partai politik dan elit politik lainnya harus bersinergi dengan kebijakan pemerintahan untuk sepenuhnya bagi kepentingan rakyat," katanya.
Jika Jokowi tegas, menurut dia, pergunjingan dan perseteruan yang menguras energi antar pembantu presiden akan berkurang. Pemerintah juga akan lebih fokus pada pencapaian dari target kerja dalam mewujudkan Nawacita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
