REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta Tantowi Yahya mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bisa memperbaiki cara berkomunikasi politik dan berhubungan dengan anggota DPRD DKI.
"Ahok harus memperbaiki cara berhubungan dan komunikasi politik yang buruk dengan DPRD serta birokrat di bawahnya," kata Anggota DPR RI Tantowi Yahya dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (19/3).
Perseteruan antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD DKI Jakarta hingga saat ini belum tercapai kesepakatan.
Menurut Tantowi, sebagai pejabat publik, Ahok harus bisa membawakan diri dengan tidak bersikap atau mengeluarkan kata-kata yang kasar.
"Ini juga soal etika. Kalau Ahok itu bukan Gubernur, bukan pejabat publik tidak ada persoalan. Tapi posisi Ahok saat ini gubernur, pemimpin," kata Tantowi.
Lebih lanjut Tantowi mengharapkan Ahok tidak serta merta mengeluarkan pernyataan-pernyataan kasar.
"Saya prihatin bagaimana seorang Gubernur tidak mendapatkan dukungan dari partnernya yakni; DPRD dan juga birokrasi dibawahnya. Ini tinggal menunggu waktu, suatu ketika akan tidak dapat dukungan dari masyarakatnya," kata Tantowi.
Sementara terkait rencana DPRD yang akan mengajukan Hak Angket kepada Ahok terkait APBD DKI, Tantowi menegaskan Partai Golkar tetap mendukung tindakan anggotanya berdasar hak-hak dewan.
"DPP PG tetap mendukung anggota F-PG DPRD DKI yang akan mengajukan hak angket atau hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Ini hak dewan biasa," kata Tantowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
