REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merencanakan peresmian badan otonom bernama Panji Bangsa pada November 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengawal suara pada pemilihan umum mendatang. Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, dijadwalkan hadir dalam musyawarah nasional Panji Bangsa serta melantik kepengurusan pada 22 November 2025.

Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menyatakan bahwa pelantikan tidak hanya berlaku untuk DKP, tetapi juga untuk Dewan Komando Wilayah (DKW) di seluruh Indonesia, yang mencakup perwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara.

Badan otonom ini telah membentuk 33 DKW dari total 38 provinsi di Indonesia. Persiapan ini dilakukan sebagai strategi untuk mengamankan suara PKB di pemilu mendatang. Selain itu, Panji Bangsa akan mengadakan pendidikan instruktur pada 19–21 November 2025 untuk melatih fasilitator kaderisasi di tiap daerah.

Rivqy menjelaskan bahwa target Panji Bangsa adalah memiliki kader militan hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahun 2029. Dengan demikian, diharapkan setiap TPS memiliki kader yang mampu mengawal suara PKB secara efektif. Perekrutan kader Panji Bangsa ini tidak terbatas pada umur atau latar belakang, dan telah menarik sekitar 15.000 kader dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika