REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengingatkan agar TNI AU mendukung Nawacita (sembilan program) Presiden Joko Widodo, salah satunya mewujudkan poros maritim di Indonesia.
"TNI AU dalam hidup berbangsa dan bernegara tak terlepas dari visi dan misi pemerintah untuk menggelorakan Trisakti dalam mewujudkan poros maritim di Indonesia," kata KSAU saat memimpin Rapat Pimpinan TNI AU dan Sarasehan 2015, di Mabes AU Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.
Tak hanya itu, ada tujuh kebijakan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang patut dipedomani oleh TNI AU dalam perspektif pembinaan kekuatan.
Agus berharap rapat pimpinan (rapim)TNI AU tahun ini menjadi awal yang baik untuk melaksanakan program kerja tahun anggaran 2015 dengan sebaik-baiknya. Rapim itu sebagai bagian dan upaya untuk memantapkan konsplidasi dalam jajaran TNI AU.
"Bicara poros maritim, itu sudah ada dalam nawacita pemerintah baru kita. Semangat Trisakti yang ingin dicapai adalah berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan," katanya.
Dalam konteks ini, TNI AU secara signifikan berperan dalam mewujudkan semangat tersebut. Konsep besar ini merupakan sistem interoperability yang melibatkan TNI AU sebagai komponen utama.
"Relevansi TNI AU sebagai pembina kekuatan secara signifikan menentukan peran TNI AU sebagai sub sistem dalam pertahanan poros maritim. TNI AU harus menghadirkan superioritas udara ke tengah samudera. 'Coverage security bagi naval forces'. Artinya, sistem pertahanan maritim bukan hanya butuh TNI AL yang kuat, namun TNI AU yang lebih kapabel," ujarnya.
Seiring dengan perkembangan doktrin World Maritime Axis yang identik dengan World Airspace Axis, kata dia, keduanya tak bisa terpisahkan dalam konteks perang modern, termasuk Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang merupakan payung perlindungan maritim dan wilayah udara.
"Ini untuk menjaga keseimbangan geostrategi dengan hal serupa seperti Australia Maritime Identification Zone (AMIZ)," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika