REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah mematangkan persiapan pembangunan pelabuhan laut dalam di kawasan Sorong, Papua Barat. Pelabuhan Sorong akan menjadi salah satu poros ekonomi maritim Indonesia.
"Keputusan mengenai Sorong sebagai kawasan ekonomi khusus baru diputuskan Januari ini," kata Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo di Jakarta, Rabu (21/1).
Indro mengatakan program pelabuhan Sorong sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional (RPJM) Bappenas 2015-2019. Pemerintah pun tengah meminta Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) mengkaji studi kelayakan rencana itu. "Dari sana nanti dipaparkan untuk mengundang investor luar untuk bergabung," ujar Indroyono.
Pembangunan pelabuhan Sorong membutuhkan penanganan khusus. Karena di sana pertumbuhan industri belum tercipta. Alhasil kapal bermuatan penuh yang datang ke Sorong tidak akan membawa produk apa pun saat meninggalkan pelabuhan.
Untuk itu, kata Indroyono, pemerintah berencana membangun kawasan industri di sekitar pelabuhan Sorong. Seperti pembangkit listrik, galangan kapal, industri perikanan, politeknik, industri perkebunan, industri berat dan pengembangan wisata Raja Empat. "Jadi kalau kapal ke sana, pulangnya ada isinya," kata Indroyono.
Pelabuhan Sorong masuk dalam salah satu program pengembangan ekonomi maritim pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya membangun dan merevitalisasi sejumlah pelabuhan laut dalam lain di Indonesia.
Antara lain, Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan pelabuhan Makassar. Nantinya pelabuhan akan saling terkoneksi guna menunjang program tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Indro mengatakan revitalisasi dan pembangunan empat pelabuhan laut dalam tersebut sudah berjalan. Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara misalnya, saat ini sudah berjalan dengan menggandeng perusahaan kepelabuhan Belanda: Port Rotterdam.
"Port Rotterdam adalah pelabuhan laut terbesar di Eropa jadi mereka menjadi mitra dengan Pelindo 1," kata Indro.
Indro mengatakan, revitalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung menelan dana investasi sekitar 400 juta dolar AS. Pemerintah berharap revitalisasi bisa selesai pada awal 2018.
Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung memakan biaya besar karena didesain untuk mengintegrasikan seluruh aspek industri energi, properti, perkebunan, dan kemaritiman di kawasan Sumatra Utara.
Pelabuhan ini misalnya akan terhubung dengan kawasan industri Semangke dan pelabuhan Belawan. Selain itu, pelabuhan Kuala Tanjung juga akan terhubung dengan jalan raya dan rel kereta api di Sumatra Utara. "Terakhir pembangkit listriknya ditingkatkan dari Asahan," kata Indro.
Indro mengatakan pembangunan dan revitalisasi pelabuhan di Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Makassar sepenuhnya menggunakan dana Pelindo dan investor. Menurutnya segala aspek telah disiapkan Pelindo.
Pemerintah hanya tinggal memberi izin. "Yang empat sudah bergerak siap bergerak, anggarannya masing masing Pelindo siap, tanahnya siap," ujarnya.
Pemerintah menargetkan revitalisasi pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Makassar bisa menekan biaya logistik (distribusi) dari sekitar 24 persen menjadi 19 persen. Indroyono mencontohkan biaya angkat satu kontainer dari Padang ke Jakarta mencapai 600 dolar AS.
Tapi bila kontainer yang sama diangkut dari Singapura ke Jakarta hanya memakan biaya 185 dolar AS. Artinya sistem logistik di pelabuhan Singapura lebih baik daripada Indonesia.
"Kenapa? Antara lain karena dwelling time, sistem bongkar muatnya masih 6-7 hari kita turunkan 3-4 hari supaya bersaing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
