REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) mengatakan pemerintah tetap konsisten untuk mendorong pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Karena mekanisme itu dianggap sebagai yang terbaik.  

"Saya selaku presiden, posisi pemerintah adalah mendukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar," tutur SBY di bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (30/9) dini hari.

Ia menjelaskan, bersama para menteri bekerja untuk mengambil langkah yang tepat terkait UU Pilkada saat berada di Osaka, Jepang.

Menurutnya, respons masyarakat luas memerlihatkan mayoritas tidak setuju pilkada lewat DPRD. Karenanya, ia menilai, perlu ada satu sistem atau undang-undang yang tepat sesuai kehendak rakyat.

SBY pun merasa perlu untuk memberi contoh dan langkah politik yang tidak keluar dari konstitusi. Untuk itu, ia mengaku terus berkomunikasi dengan Ketua MK Hamdan Zoelva di tengah tugasnya di Osaka.

Dalam percakapannya dengan Zoelva, SBY berkonsultasi untuk mendapat kejelasan tafsir dari pasal 20 UUD dalam konteks penyusunan undang-undang. 

Hal itu menyangkut konteks rancangan undang-undang mana yang mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika