REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para kader Partai Demokrat yang tergabung dalam Spirit Demokrat menegaskan pernyataan ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai sikap partai.
Yaitu, Demokrat akan tetap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Namun, ditegaskan, kalau berkoalisi, harus dilakukan tanpa syarat.
"Kalau pun Jokowi atau PDIP mengajukan koalisi ke Demokrat dan ada keputusan resmi partai kalau kita bergabung, koalisi tersebut harus tidak bersyarat. Termasuk di parlemen dan pemerintahan," kata politikus Demokrat, Muhammad Husni Thamrin di Jakarta, Jumat (22/8).
Husni mengatakan, koalisi yang terbentuk tidak boleh diikuti dengan syarat tertentu. Apalagi Jokowi sempat menyatakan, partai yang berkoalisi tidak boleh meminta jatah menteri.
Karenanya, Husni menganggap imbang jika Jokowi-JK juga tidak mensyaratkan dukungan di parlemen jika Demokrat pada resmi menyambut ajakan mereka untuk berkoalisi.
Sebelumnya muncul rumor, Partai Amanat Nasional dan Demokrat akan bergabung dengan Jokowi-JK. Rumor ini langsung mendapatkan reaksi dari SBY yang langsung menegaskan, tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang baru.
"Dengan tegas saya katakan tidak ada niat dan ambisi seperti itu. PD akan independen dan menjadi penyeimbang. Kami tidak haus kekuasaan," katanya melalui akun Twitter, @SBYudhoyono.
Menurut SBY, Demokrat tidak akan ikut dalam koalisi kekuasaan. Setelah dihantam kasus korupsi, kata dia, Demokrat akan membehani internal partai.
"5 tahun mendatang PD akan berbenah & membangun diri, serta lebih menyuarakan & memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. *SBY*," ujarnya.
Hal ini ditegaskan kembali oleh kedelapan kader yang tergabung dalam Spirit Demokrat. Yaitu Ramadhan Pohan, Mohamad Ikhsan Modjo, Ulil Abshar Abdalla, Rachlan Nashidik, Muhammad Husni Thamrin, Boyke Novrizon, Imelda Sari dan Jemmy Setiawan.
"Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan bahwa tidak ada niat dan ambisi dari Demokrat untuk posisi dan jabatan politik tertentu. Demokrat akan independen dan menjadi kekuatan politik penyeimbang yang tidak haus kekuasaan".
Ikuti Whatsapp Channel Republika