REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jika dikerucutkan, permasalahan pemilukada diyakini terletak pada konflik elit parpol. Padahal, menurut pengamat hukum tata negara, Refly Harun, seharusnya bila hanya melibatkan elit partai, maka permasalahan mudah diatasi.
“Pemilukada kalau sudah ada kesepakatan di tingkat pusat, permasalahan bisa segera selesai. Tetapi, kadang justru elit partai menjadi kompor,” katanya dalam diskusi DPR bertajuk Menciptakan Pilkada Damai, Jumat (12/8).
Dalam politik, lanjutnya, permasalahan seperti dalam pemilukada tidak melulu diselesaikan secara hukum. Tetapi ada etika partai yang bisa dijalankan untuk meredam kemungkinan konflik ditingkat bawah.
Jika ada ketidaksesuaian atau hal-hal yang berpotensi menciptakan permasalahan, ia menyarankan agar para elit itu duduk bersama dan memecahkan hal tersebut. Bukan justru membiarkan dan berkembang di masyarakat atau beralih ke tangan penyelenggara pemilu.
Ia mengingatkan sebaiknya parpol tidak hanya menjadi mesin yang bekerja ketika pesta demokrasi berlangsung. Yakni bekerja untuk mengeruk suara, setelah itu tidak ada kontribusi lain seperti pendidikan politik pada masyarakat.
“Penting ada perbaikan yang signifikan ke parpol. Kita tidak boleh anti-parpol. Tapi masalahnya, sekarang ini parpol tidak ada kapasitasnya, yang dipikirkan parliamentary threshold (PT),” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika