REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut, anggaran itu juga bertujuan demi menekan kemacetan dan banjir di Jakarta.

"Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan, yakni Cililitan dianggarkan Rp 111 miliar dan Pengadegan diestimasikan Rp 121 miliar, sehingga dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Pramono kepada wartawan dalam pembukaan Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Sungai Ciliwung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pramono memerinci, kawasan Cililitan memiliki 37 bidang, sementara Pengadegan mempunyai 54 bidang yang harus dibebaskan untuk proses normalisasi. Saat ini, normalisasi Sungai Ciliwung sudah dalam tahap pembebasan lahan yang diharapkan rampung pada awal 2026.

Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI, sementara pembuatan tanggul dikerjakan oleh Kementerian PU. Menurut Pramono, penataan Ciliwung juga termasuk dalam pembangunan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) Dukuh Atas.

"Awal Januari, kami akan mulai melakukan pembangunan untuk TOD di Dukuh Atas sekaligus Sungai Ciliwung yang di bawahnya akan kami optimalkan, kita manfaatkan," ucap Pramono.

Kawasan TOD baru tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan warga Jakarta untuk beraktivitas maupun bersantai di Sungai Ciliwung. Selain Ciliwung, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer (km).

Sungai Ciliwung mempunyai hulu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan membentang sepanjang kurang lebih 120 kilometer dengan hilir di pantai utara Jakarta. Sementara itu, banjir yang terjadi di Jakarta kerap dipicu oleh penyempitan sungai tersebut lantaran keberadaan sejumlah bangunan di bantarannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika