REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah ide dan wacana mencuat di dalam belanja masalah Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dari beberapa isu besar yang dibahas dalam tim bentukan Presiden Prabowo Subianto itu memunculkan wacana membuat nomenklatur baru Kementerian Keamanan untuk memperbaiki peran dan fungsi kepolisian Indonesia.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Profesor Jimly Asshiddiqie mengatakan, pada Rabu (19/11/2025) tim tersebut kembali menggelar pertemuan bersama sejumlah kelompok masyarakat untuk belanja masalah perbaikan Polri. Pada pertemuan di PTIK Lemdiklat Polri, di Jakarta Selatan (Jaksel) tersebut turut hadir sejumlah kalangan masyarakat.
Mulai dari para influencer, konten kreator dan tokoh, serta pegiat sosial lainnya, termasuk para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tiga matra; darat, laut, dan udara. Kata Jimly, dalam pertemuan tersebut banyak masalah krusial menyangkut Polri yang turut dibahas. Mulai dari rekrutmen kepolisian, sampai pada penanganan-penanganan kasus, dan struktur internal, juga fungsi kelembagaan pengawasan eksternal.
Dan dalam pembahasan serta diskusi itu, kata Jimly mencatatkan beberapa ide dan wacana yang menguat. “Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri,” kata Jimly, Rabu (19/11/2025).
“Beberapa ide besar muncul seperti penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan. Wacana pembentukan Kementerian Keamanan, serta penyesuaian mekanisme rekrutmen kepolisian, hingga koordinasi penegakan hukum,” kata Jimly.
Kata Jimly, banyak peserta dalam diskusi kelompok sipil dan masyarakat bersama anggota-anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang juga menyoroti, serta mengkritik soal penanaman pendidikan kepolisian yang gagal. Hal tersebut kata Jimly mengemuka dengan pembeberan fakta-fakta di lapangan tentang kepolisian saat ini yang minim dalam praktik nilai-nilai sipil, pun kemampuan kognitif para anggota yang kurang.
“Polisi itu sipil. Jadi pendidikannya harus lebih kognitif,” kata Jimly.
Kata Jimly, semua masukan ide dan wacana, maupun saran, serta kritik dari semua kelompok masyarakat akan ditampung oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri yang saat ini masih melakukan proses belanja permasalahan. Selanjutnya, kata Jimly, forum-forum serupa juga akan digelar untuk melakukan hal yang sama.
Namun kata Jimly, karena keterbatasan waktu masa tugas, dan luasnya sebaran kelompok-kelompok masyarakat Komisi Percepatan Reformasi tak mungkin bisa mengakomodasi pertemuan untuk belanja masalah Polri itu.
Sebab itu, pada Rabu (19/11/2025), kata Jimly, Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka jaringan komunikasi untuk menampung semua aspirasi masyarakat untuk perubahan Polri tersebut. Yaitu melalui saluran WhatsApp di 0813-1797-771.
Kata Jimly, semua masukan, saran, ide, serta gagasan, pun bahkan kritik untuk perubahan Polri akan menjadi belanja masalah Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam memberikan rekomendasi akhir kepada Presiden, maupun kepada Polri sebagai akhir tugas tim tersebut.
“Bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apapun. Karena saat ini baru memeasuki tahap pertama dari masa kerja. Bulan pertam aini, kami lebih banyak membuka telinga untuk mendengarkan semua ide, saran, masukan, dan kritik terkait permasalahan Polri. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami, dan semuanya akan kami petakan untuk percepatan reformasi Polri,” kata Jimly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika