Puan menyampaikan, evaluasi yang dilakukan harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan. Hal itu mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima. Dengan demikian, akar persoalan bisa ditemukan secara jelas dan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh. 

“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” terangnya. 

Puan menegaskan, program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan program tersebut sangat penting dan harus dijaga melalui pengawasan yang ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

“Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujar Politisi PDIP tersebut. 

“Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tambahnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus keracunan akibat MBG telah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan korban keracunan diperkirakan telah mencapai ribuan orang sejak program itu diluncurkan pada Januari 2025 lalu. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya keracunan akibat program MBG. Ia menilai, insiden itu bukanlah sesuatu yang disengaja. “Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” kata dia, akhir pekan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika