REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, mengecam Israel pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Kamis (11/9/2025). Ahmad menyebut Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional, tapi terus mengeklaim dan memposisikan diri sebagai korban.
"Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai Piagam PBB dan hukum internasional –yaitu Israel– untuk menyalahgunakan ruang sidang ini dan tidak menghormati kesucian dewan ini,” kata Ahmad saat berbicara di Dewan Keamanan PBB, dikutip laman Al Arabiya.
Dia secara tegas menyatakan Israel sebagai penjajah yang tidak pernah mendengarkan dan menghiraukan nasihat siapapun. "Israel membantah, dan bukan hanya membantah, Israel mengancam anggota komunitas internasional, media internasional, organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional serta mengancam PBB dan para pejabat seniornya," ucapnya.
Menurut Ahmad, Israel bertindak dengan impunitas. Seluruh tindakan ilegalnya dilindungi para pembelanya. "Meskipun menjadi agresor, ia berpura-pura dan berperan sebagai korban," ujarnya.
Pernyataan Ahmad tersebut merupakan responsnya atas komentar Duta Besar Israel untuk PBB yang membandingkan serangan Israel baru-baru ini ke Doha, Qatar, dengan operasi Pasukan Khusus Angkatan Laut AS (US Navy SEAL) tahun 2011 di Pakistan yang menyebabkan tewasnya pemimpin al-Qaeda, Osama bin Laden.
"Ketika bin Laden disingkirkan di Pakistan, pertanyaan yang diajukan bukanlah, 'Mengapa menargetkan teroris di tanah asing?'," kata Danon dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB.
Sidang darurat Dewan Keamanan PBB digelar untuk membahas serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu. Serangan tersebut menargetkan para pemimpin Hamas. Namun turut terdapat korban sipil akibat serangan itu.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi pernyataan yang mengutuk serangan Israel ke Doha. Dewan juga menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Qatar dan perannya sebagai mediator dalam negosiasi mengenai Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika