REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pengguna Jasa Sekuriti Indonesia (APJASI) meluncurkan Standar Kompetensi Spesialisasi Satuan Pengamanan. Peluncuran dilakukan karena melihat profesionalisme satpam tidak lagi cukup hanya dengan penguasaan teknis dasar.
“Mereka harus memiliki spesialisasi dan kompetensi sesuai perkembangan ancaman, mulai dari serangan siber, gangguan sosial, hingga kerentanan rantai pasok,” ujar Ketua Umum APJASI, Leonard Abdul Aziz, dalam siaran pers, Jumat (5/8/2024).
Leonard mengatakan, kehadiran standar kompetensi ini menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kapasitas. Sekaligus juga untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas.
Peluncuran yang didukung Baharkam Polri dan Astra itu dilakukan pada forum Indonesia Security Summit 2025 yang digelar di Menara Astra, Jakarta, pada 25–26 Agustus lalu.
Standar baru ini dirancang sebagai pedoman nasional untuk meningkatkan profesionalisme satpam. Sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan saat ini.
“Mukai dari serangan siber, gangguan sosial, dinamika politik, hingga kerentanan rantai logistik,” kata dia.
Dukungan serupa disampaikan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Edy Murbowo. Menurut dia, peluncuran standar kompetensi ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem keamanan nasional yang lebih adaptif dan profesional.
“Kami di Baharkam Polri melihat kolaborasi dengan APJASI dan dunia usaha sebagai bentuk sinergi nyata untuk memastikan satuan pengamanan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menghadapi ancaman yang berkembang saat ini,” jelas Edy.
Indonesia Security Summit 2025 menjadi ajang pertemuan strategis lebih dari 575 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, perusahaan jasa keamanan swasta, kementerian teknis, kepolisian, akademisi, hingga masyarakat umum.
Forum ini menghadirkan berbagai sesi seminar dan panel diskusi yang membahas isu-isu terkini dalam mitigasi ancaman serta menampilkan inovasi teknologi keamanan terbaru.
Para narasumber membedah tema besar seperti urgensi keamanan dalam menjamin keberlangsungan usaha, pengelolaan ketidakpastian iklim investasi, serta penguatan rantai pasok nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika