REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan. Komitmen tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Manggatang Utus.
"Yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menyambut Indonesia Emas 2045,’’ kata Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) yang digelar di Kalawa Convention Hall, Jumat (22/8/2025).
Agustiar mengatakan seminar ini mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. "Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun," kata dia.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan. Ia juga mengajak semua pihak bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam memberi manfaat bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
"Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban,” kata dia.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.
Pada kesempatan yang sama, lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak. Kehadiran para gubernur ini menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Sebagaimana telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025 lalu, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.
Turut hadir Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G. Kitingan, Sekretaris Jenderal DNC Duglas Alau Tayan, Sekjen BDF Agustinus dan undangan lainnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika