Sabtu 30 Aug 2025 22:12 WIB

Breaking News! Presiden Prabowo Batalkan Kunjungan ke China

Prabowo ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Beijing, China.
Foto: Erik Purnama/Republika
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Beijing, China.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purna) Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC) dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pada September 2025, Presiden Prabowo mendapatkan sejumlah undangan internasional dari berbagai pihak, termasuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

"Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri Sidang Tahunan PBB di New York. Ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok," ujar Prasetyo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).

Baca Juga

Selain faktor agenda internasional, sambung dia, dinamika yang terjadi di dalam negeri turut menjadi pertimbangan utama penundaan kunjungan tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung terkait maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

"Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin memonitor secara langsung. Kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, kemudian mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan, keputusan Presiden Prabowo diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China. "Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," ujar Prasetyo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement