REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan progres penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS). Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut, BLTS hingga kini telah disalurkan kepada total 27,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Progres penyaluran BLTS Kesra (Kesejahteraan Rakyat) total 27.335.477 KPM sudah disalurkan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis pada Jumat (21/11/2025).

Penyaluran itu dilakukan melalui bank-bank milik negara atau Himbara beserta PT Pos Indonesia. Perinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan kepada 4.022.294 KPM; BNI kepada 5.147.530 KPM; BRI kepada 5.390.733 KPM; dan BSI kepada 489.698 KPM. Adapun PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.

Gus Ipul juga memperinci progres penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler. Ia menyebut, bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau sembako telah didistribusikan kepada total 6.875.211 KPM.

Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sebanyak 6.091.958 KPM di antaranya menerima bantuan sembako yang disalurkan melalui Himbara. Sementara itu, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BPNT kepada 783.253 KPM.

"Bantuan sembako triwulan keempat yang belum salur sebanyak 11.401.872 KPM," ujar Gus Ipul.

Selanjutnya, Gus Ipul menyebut, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat ini sudah disalurkan kepada 9.407.384 KPM. Ia pun memastikan bahwa biaya salur dan petugasnya sudah dibiayai oleh pemerintah.

"Jangan ada pihak yang memotong jumlah bansos," ujar dia.

Sebelumnya, Mensos menegaskan, keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi penentu ketepatan penyaluran intervensi pemerintah kepada KPM.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk memastikan DTSEN, Kementerian Sosial (Kemensos) RI perlu kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu terutama berkaitan dengan pemutakhiran data.

"Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak," kata Gus Ipul di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025) malam, dilansir Antara.

Selain kepastian dampak bagi penerima, kecocokan DTSEN dengan kondisi riil di lapangan akan memberikan pengaruh pada kemudahan mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika