REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Presiden RI Jenderal (Purn) Pabowo Subianto meluapkan kegusarannya atas temuan beras oplosan. Menurut dia, praktik tersebut adalah bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. 

Prabowo mengatakan, praktik pengoplosan beras adalah bentuk tindak pidana. Dia mengaku telah menerima laporan bahwa negara mengalami kerugian Rp 100 triliun setiap tahun akibat peredaran beras oplosan. 

"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati: pajak inilah, bea cukai inilah. Ini Rp100 triliun kita rugi setiap tahun, dinikmati hanya empat (atau) lima kelompok usaha," kata Prabowo saat dalam acara "Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih" di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Senin (21/7/2025).

Menurut Prabowo, pemasaran produk beras oplosan adalah bentuk upaya memperlemah Indonesia. "Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin, saya tidak terima," ucapnya. 

RI 1 menginginkan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pengoplosan beras. "Saya minta Kapolri, Jaksa Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan pengusaha-pengusaha. Namun dalam kasus pengoplosan beras, Prabowo menilai, hal itu sudah melenceng dari jalur bisnis. "Ini bukan bisnis, ini adalah keserakahan," kata Prabowo.

Menurut dia, kerugian Rp 100 triliun akibat praktik bisnis pengoplosan beras bisa dipakai negara untuk memperbaiki sekolah-sekolah. Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah hanya bisa memperbaiki 11 ribu bangunan sekolah dengan anggaran Rp 19 triliun.

"Kalau saya punya 100 triliun, berarti kita bisa memperbaiki 100 ribu sekolah tahun ini," ucap Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika