REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mewacanakan untuk mewajibkan pegawai swasta menggunakan transportasi umum saban hari Rabu. Namun, wacana itu masih dalam tahap kajian sebelum nantinya benar-benar diberlakukan di Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, saat ini belum ada regulasi untuk mewajibkan para pegawai swasta naik transportasi umum setiap Rabu. Saat ini, aturan wajib naik transportasi umum setiap Rabu hanya berlaku untuk para pegawai Pemprov Jakarta, baik untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak.
"Yang pertama untuk hari Rabu pergub-nya masih untuk ASN," kata dia di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Ia menegaskan, belum ada pengaturan untuk mewajibkan pegawai swasta naik transportasi umum di Jakarta. Namun, pihaknya akan tetap memikirkan untuk membuat aturan tersebut.
"Untuk swasta belum diatur, hanya kami memikirkan tentang hal itu. Jadi sekali lagi untuk swasta belum diatur," kata dia.
Pramono menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan evaluasi terkait kebijakan ASN di lingkungan Pemprov Jakarta wajib naik transportasi umum setiap Rabu. Ia mengeklaim, kebijakan itu telah berjalan dengan baik.
"Termasuk hari ini banyak ASN yang hujan-hujan tetap menggunakan sarana transportasi umum," kata dia.
Ia mengaku selalu mendapatkan laporan dari Direktur Utama PT Transjakarta terkait jumlah penumpang moda transportasi itu setiap rabu. Sejak kebijakan wajib naik transportasi umum diberlakukan, jumlah penumpang Transjakarta disebut selalu mengalami kenaikan signifikan setiap Rabu.
Berdasarkan laporan dari PT Transjakarta, jumlah penumpang angkutan itu setiap Rabu meningkatkan sekitar 110 ribu hingga 130 ribu setiap Rabu sejak sebulan lalu. "Artinya setiap Rabu, ASN yang menggunakan kurang lebih 62 ribu ditambah keluarganya. Itulah kenapa kemudian angkanya mengalami kenaikan," kata Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika