REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hambatan infrastuktur dan layanan dasar di Muting, Merauke, Provinsi Papua Selatan dinilai membutuhkan berbagai masukan guna pengembangan kawasan transmigrasi itu. Salah satu pendapat yang wajib dirujuk ialah akademisi lokal dari Universitas Musamus.
Pemilihan akademi lokal karena sudah banyak melakukan kajian soal infrastuktur dan layanan dasar di Kawasan Transmigrasi (KT) Muting. Pandangan mereka dinilai dapat memberikan masukan yang berharga bagi Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia (UI).
Atas alasan itu, Tim Ekspedisi Patriot UI melakukan diskusi kelompok terpumpun bersama akademisi Universitas Musamus. Kegiatan tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan dosen dari jurusan Teknik Sipil, Pertanian, dan Sosiologi. Ketiga bidang tersebut berhubungan dengan bahasan pemenuhan konektivitas infrastuktur dan layanan dasar di Muting.
Dalam hal konektivitas dan sistem wilayah, KT Muting ditetapkan sebagai sub-pusat pelayanan sekunder dalam sistem pelayanan wilayah Merauke. Tetapi, lokasinya yang jauh dari pusat kota membuat KT Muting masih memiliki ketergantungan jalur darat yang tinggi sehingga biaya logistik turut tinggi.
Kondisi itu membuat perlunya perencanaan sistem konektivitas wilayah terpadu seperti jalan, jembatan, pelabuhan kecil. Tapi hal tersebut didasarkan pada daya dukung wilayah dan tantangan lingkungan di KT Muting.
"Beberapa daya dukung wilayah dan tantangan lingkungan yang ada di KT Muting adalah kekeringan musiman seperti keterbatasan sumber air dan risiko kekeringan pada saat musim kemarau, degradasi lingkungan dengan pembukaan lahan tanpa konservasi air yang memadai, dan risiko banjir di kawasan yang memerlukan mitigasi dan perencanaan tata air," kata Dosen Teknik Universitas Musamus, Reivandy dalam keterangannya pada Jumat (5/12/2025).
Selain itu, akademisi Universitas Musamus menyoroti peningkatan investasi industri kelapa sawit di wilayah Merauke yang memungkinkan pembukaan akses ke area baru dan peluang kerja masyarakat. Namun, hal tersebut sebenarnya membuat perubahan pola budaya kerja komunitas lokal Merauke. Bahkan investasi itu justru meningkatkan deforestasi.
"Beberapa dampak deforestasi adalah kehilangan habitat, fragmentasi hutan, kehilangan biodiversitas, gangguan rantai makanan, perubahan kepemilikan lahan, polusi udara dan air, dan banyak dampak lainnya," ujar dosen Pertanian Universitas Musamus, David.
David menilai kondisi infrastuktur dan layanan dasar di KT Muting ini membuat perlunya solusi seperti regulasi atau pemantauan kendaraan bermuatan berat dan membangun kontruksi jalan lebih tahan lama. Solusi lainnya yang ditawarkan ialah perhatian khusus dan intervensi dari APBN membangun infrastuktur layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
"Jika Kawasan Transmigrasi Muting menjadi pelayanan sekunder dalam sistem pelayanan wilayah Merauke, maka jaringan telekomunikasi juga perlu diperkuat dengan memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi," ujar David.
David menyebut diversifikasi provider jaringan telekomunikasi juga diperlukan supaya harga dan layanan dapat sesuai. Kondisi yang terjadi sekarang menurutnya hanya monopoli satu provider sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal.
"Semua indikator infrastuktur dan layanan dasar saling berkaitan satu sama lain sehingga semua harus dikembangkan secara menyeluruh dan optimal," ucap David.
David juga mengingatkan ketimpangan salah satu indikator yang dapat menghambat indikator lainnya. Dengan adanya infrastruktur dan layanan dasar yang baik maka David meyakini akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi disana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika