REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan mengalihfungsikan puluhan asetnya menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu dilakukan guna menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengungkapkan, dia telah menginstruksikan Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta satu aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan tujuh bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki katering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah terdapat tujuh satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Luthfi mengatakan, koordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI-Polri juga terus dilakukan. Sebab TNI-Polri juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan (MBG) ini," kata Luthfi saat rapat koordinasi di kantornya, Sabtu, (12/4/2025).

Langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng untuk menyokong program MBG adalah bekerja sama dengan pihak swasta, khususnya pengusaha jasa boga. Terkait hal itu, Luthfi sudah menyiapkan nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG, di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," kata Luthfi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika