REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyarankan membentuk tenaga gizi lulusan SMA. Dia menegaskan, profesi ahli gizi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut minimal bergelar sarjana.
"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu kita sekarang perlu orang-orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang kekurangan pengetahuan gizi," katanya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dadan menegaskan, sikap BGN tentang ahli gizi di SPPG masih sama, yakni menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat. Menu itu mendapat pengawasan langsung dari ahli gizi.
"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika