REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD terus bergulir. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengeklaim, sistem politik yang sedang diformulasi oleh partai yang dipimpinnya itu akan lebih efisien, namun tidak mengurangi hak dan nilai rakyat.

Pernyataan Bahlil itu melanjutkan soal usul Partai Golkar yang ingin merumuskan formulasi baru terhadap sistem politik di Indonesia, yang dinilai berbiaya tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

"Sekarang kita lagi mencari formulasi yang tepat tentang sistem demokrasi kita yang pas sesuai dengan kaidah, kelaziman-kelaziman, adat-adat ketimuran dan budaya kita. Dan tanpa mengurangi nilai-nilai dan hak-hak rakyat yang ada," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Bahlil menilai, usulan konsep sistem politik yang lebih efisien itu telah disampaikan untuk penyesuaian sistem demokrasi yang sudah ada. Saat ditanya soal gagasan itu akan dimasukkan dalam Omnibus Law Politik, Bahlil mengatakan bahwa konsep itu masih dirumuskan dan akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

Menurut Bahlil, biaya penyelenggaraan demokrasi, salah satunya untuk pilkada sangatlah mahal, baik dari penyelenggara, calon kandidat, hingga partai politik. Apalagi, biaya demokrasi itu dinilai sangat tidak wajar. "Yang jelas, angkanya menurut saya enggak pas aja," ucap dia.

Padahal, kata dia, tujuan berdemokrasi yang utama adalah sebagai instrumen mewujudkan tujuan negara, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mencerdaskan bangsa, dan menumbuhkan perekonomian.

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi. Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini gitu lho," tutur Bahlil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika