REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menjaga stabilitas Negara demi memastikan tidak ada 'riak-riak' atau gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk. Jokowi akan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
"Menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna Kedua sekaligus terakhir kalinya bersama menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).
Dalam sambutan pembukanya, Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Dia pun menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Selain stabilitas ekonomi, Jokowi juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Jokowi berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terlihat hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.
Sekretaris Kabinet sekaligus calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, serta Menko Marinves Luhut Panjaitan.
Selain itu hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menkumham Supratman Andi Atgas dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika