REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana mengingatkan agar anggaran makan bergizi gratis untuk setiap anak harus menghitung kelengkapan gizi. Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi isu pemangkasan anggaran program tersebut untuk setiap anak, yakni dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500.
"Memberi makan bergizi gratis itu janji pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jadi, itu menjadi utang yang harus dibayarkan. Perhitungannya pastilah harus menghitung gizinya," kata Asep saat dihubungi Antara dari Jakarta, Jumat.
Walaupun demikian, ia mengatakan anggaran makan bergizi gratis harus dapat menyesuaikan kebutuhan tiap daerah di Indonesia. Ia juga menyebut bisa saja dengan Rp15 ribu belum memenuhi komponen makanan bergizi, apalagi diturunkan.
"Bagi beberapa daerah bisa saja ada yang kurang dari Rp15 ribu, namun daerah lainnya bisa lebih besar dari itu," ujarnya mengingatkan.
Asep melanjutkan, hal yang penting, makan bergizi gratis itu diarahkan untuk kecukupan gizi sejumlah penduduk yang serba kekurangan dan jangan sampai juga membebani penduduk lainnya melalui penarikan dana dengan berbagai cara, seperti penambahan besaran pajak, retribusi, dan sumbangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika