REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak terdampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Heru mengaku telah mengumpulkan sejumlah pejabat untuk memastikan data milik Pemprov DKI aman alias tidak dicuri peretas.

"Kalau DKI sementara ini aman. Mudah-mudahan aman," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut saat ditemui di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).

Sebelumnya, Heru mengaku akan mengumpulkan sejumlah pejabat Jakarta untuk memastikan data milik Pemprov DKI Jakarta yak terdampak peretasan PDN. Terdapat sejumlah pejabat yang akan diundangnya untuk melakukan rapat, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI.

"Saya ingin rapatkan pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintar sektoral ke BPN, kan BPN ada sistem baru, Dukcapil saya akan undang," kata Heru beberapa hari lalu.

Di waktu terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu karena pencurian data merupakan tindakan serius.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki back up, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan. Kini, mantan panglima TNI tersebut beserta jajarannya sedang mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika