Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyoroti masalah kekurangan dokter spesialis di daerah, terutama di Provinsi Kepulauan. Jokowi mengatakan, rasio dokter berbanding jumlah penduduk tercatat sangat rendah.
"Tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi kepulauan selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya. Karena rasio dokter berbanding penduduk kita saya kaget saya tadi pagi baru baca 0,47 dari 1000. Peringkat 147 dunia, sangat rendah sekali," kata Jokowi, saat meresmikan peluncuran pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU), Senin (6/5/2024).
Bahkan di ASEAN, lanjut Jokowi, jumlah dokter spesialis Indonesia masuk peringkat sembilan besar. Selain itu, jumlah dokter umum Indonesia pun tercatat masih mengalami kekurangan hingga 124 ribu dan dokter spesialis masih kurang 29 ribu.
Karena itu, Jokowi menekankan perlunya segera menambah jumlah dokter di berbagai daerah. Sehingga berbagai peralatan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah pun bisa bermanfaat.
"Jumlah yang tidak sedikit. Ini yang harus segera diisi. Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten kota, sudah sampai di provinsi tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada," ujarnya.
Menurut Jokowi, saat ini Indonesia baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis tiap tahunnya. Selain itu, permasalahan lainnya yakni tidak meratanya distribusi dokter ke berbagai daerah. Jokowi menyebut, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di daerah perkotaan.
Karena itu, Jokowi juga menekankan perlunya membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mencetak dokter spesialis yang lebih banyak, Jokowi menilai perlunya mengoptimalkan universitas dan rumah sakit yang ada. Saat ini, tercatat ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika