Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar Tommy Adam juga menilai pemerintah abai dan lalai dalam melihat persoalan yang sudah terjadi di kawasan Gunung Marapi, Sumbar. Lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan berimplikasi pada banyaknya korban jiwa yang berjatuhan
“Kritik terhadap pemerintah, baik kabupaten atau provinsi, adalah bukan lemah, tapi abai dan lalai dalam melihat persoalan yang sudah terjadi di kawasan Gunung Marapi,” kata Tommy kepada Republika, Rabu (15/5/2024).
Ada sejumlah alasan yang membuatnya berpandangan seperti itu. Pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah sejak jauh hari mengingatkan tetnang kondisi cuaca ekstrem di Sumatera Barat, khususnya pada lokasi bencana. Kedua, adanya peringatan Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait potensi banjir lahar dingin.
“Lalu adanya kejadian bencana lahar dingin yang sebelumnya sudah terjadi di Agam dan Tanah Datar pada 5 April 2024. Tidak ada respon atas tiga hal di atas, misal upaya pemindahan orang dari lokasi rawan bencana, atau pemasangan alat deteksi dini banjir bandang atau early warning,” kata Tommy.
Dia mengatakan, semua pihak tentu berduka dengan atas apa yang sudah terjadi. Tapi, kata dia, tetap harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan puluhan korban jiwa tersebut. Apa yang terjadi, kata dia, menjadi bukti lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan yang berimplikasi terhadap banyaknya korban jiwa.
“Atas kejadian yang terjadi sekarang pemerintah harus memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang terdampak, air bersih, makanan pokok, kesehatan, dan lainnya,” jelas dia.
Dia menambahkan, berkaca pada kasus bencana sebelumnya di Kabupatem Pesisir Selatan, Sumbar, ketika pascabencana banyak yang meninggal karena diare. Dia ingin hal itu tak kembali terulang di penanganan bencana kali ini
“Tanggung jawab pemerintah tidak hanya pada kondisi tanggap darurat, tapi juga pada saat pra bencana yang tidak siap dan siaga,” terang dia.
In Picture: Pencarian Korban Banjir Lahar Dingin di Tanah Datar
Ikuti Whatsapp Channel Republika