Selasa 02 Apr 2024 19:10 WIB

Revisi UU MD3 Mendadak Masuk Prolegnas, Jatah Kursi Ketua DPR PDIP akan Direbut Golkar?

Di situs resmi DPR, usulan revisi UU MD3 masuk Prolegnas pada 2 April 2024.

Ketua DPR Puan Maharani membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024).
Foto:

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengingatkan, bahwa partainya berhasil memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Mereka optimistis dapat meraih 110 kursi di DPR.

Angka tersebut juga diyakininya membuat PDIP mendapatkan posisi Ketua DPR. Ia pun mengingatkan Partai Golkar untuk tak lagi mengusulkan revisi terhadap UU MD3.

"Kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti Undang-Undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/3/2024).

"Dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan, karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," sambungnya menegaskan.

Ia kembali mengungkit pemilihan umum (Pemilu) 2014, ketika PDIP berhasil memenangkannya dan meraih suara terbanyak. Namun, Partai Golkar dan rekan koalisinya justru menggulirkan revisi UU MD3 untuk mengubah formasi pimpinan DPR.

Hasilnya sebelum revisi UU MD3 terbaru, PDIP tak bisa menjabat posisi Ketua DPR meskipun meraih suara dan kursi terbanyak. Namun, ia pun menyindir pimpinan DPR dari Partai Golkar yang justru terjerat kasus korupsi.

"Nah teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014. Karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang tidak bisa undang-undang itu diubah yang terkait pemilu dan hasil pemilu setelah pemilu berlangsung," ujar Hasto.

Adapun, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pernah mengatakan bahwa partainya menang di 15 provinsi pada Pileg 2024. Kemenangan tersebut diketahui akan membuat partai berlambang pohon beringin itu merebut posisi ketua DPR, asalkan jumlah kursinya lebih banyak dari PDIP.

Ia menjelaskan, posisi ketua DPR merupakan urusan dari lembaga legislatif tersebut. Airlangga mengatakan, tak ada skenario apapun untuk merebut kursi nomor 1 DPR itu.

"Partai Golkar nggak pernah merebut. Kita ikut mekanisme yang ada dan tidak ada skenario (merebut kursi ketua DPR)," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Ahad (10/3/2024) malam.

photo
Karikatur Opini Republika : Nasehat Presiden - (Republika/Daan Yahya)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement