REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy buka suara soal isu adanya operasi yang dilakukan aparat untuk menekan pihak kampus buntut dari bersuaranya civitas akademika dalam beberapa pekan terakhir. Menurut dia, di dalam suasana dengan tensi tinggi, aparat pasti menghubungi kelompok strategis di daerahnya, termasuk kampus.
“Termasuk kampus-kampus, diajak berkomunikasi, berkoordinasi, bagaimana supaya menjaga lingkungan di tempat itu kondusif, aman, tidak ada gejolak. Itu saja biasanya. Jadi tidak sampai harus mengarah-mengarahkan itu, saya kira itu tidak benar dan kampus saya kira tidak mudah diarah-arahkan,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Muhadjir mengatakan, jika bicara komunikasi dengan kampus-kampus, sejatinya yang melakukan hal tersebut bukan hanya aparat, tapi juga para pihak yang ingin agar kampus membuat pernyataan. Dia tak mempersoalkan hal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh masyarakat kampus.
Dia menerangkan, kebebasan mimbar akademik berarti masyarakat kampus boleh mengajukan saran, mengkritik, dan menyampaikan hasil-hasil kajian-kajiannya. Termasuk juga memberikan apresiasi kepada pihak maupun lembaga tertentu. Jadi, kata dia, tidak benar jika mereka memberikan apresiasi kemudian dinilai tindakan yang salah.
“Tapi juga jangan disalahkan kalau mereka juga memberikan apresiasi kepada pihak tertentu, kepada lembaga tertentu. Jadi jangan hanya boleh kalau mengkritik, tapi kalau memberi apresiasi salah. Itu tidak betul. Itu sama saja, jadi bagian dari namanya kebebasan mimbar akademik,” kata Muhadjir.
Dia kemudian mengajak masyarakat kampus untuk menggunakan kebebasan mimbar akademik itu dengan menjaga muruah kampus. Itu dilakukan dengan tanpa tendensi-tendensi tertentu yang bersifat negatif, semacam dipakai tempat untuk provokasi. “Silakan saja kalau mau mengkritik, tapi juga jangan menyalahkan kalau ada yang kemudian memberi apresiasi,” jelas dia
Muhadjir mengatakan, pemerintah sudah pasti memperhatikan suara-suara yang dikeluarkan oleh para guru besar kampus. Dia menyebutkan, berbagai macam kritik, saran, maupun imbauan pasti pemerintah perhatikan dan pasti akan ditindaklanjuti. Sejauh ini, kata dia, Presiden Joko Widodo belum memanggilnya terkait gerakan yang terjadi di banyak kampus saat ini.
“Saya belum pernah dipanggil untuk beliau menjelaskan tentang itu, tapi biasanya kalau sudah begitu, biasanya presiden sudah mempercayakan kepada kementerian-kementerian teknis yang bertanggung jawab saja,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
