REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto merekam sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus meningkat di media sosial. Sentimen negatif tersebut naik signifikan setelah Jokowi ikut mengomentari debat calon presiden (capres) yang dinilai menjadi ajang menyerang personal.
"Itu menghasilkan sentimen negatif ke presiden karena dianggap cawe-cawe ke urusan pilihan presiden. Dalam satu bulan terakhir sentimen negatif ke Pak Jokowi itu berada di angka minus 62 persen," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
Menurut Andi, sentimen negatif tersebut bahkan menembus minus 93 persen dalam tujuh hari terakhir. Adapun pernyataan Jokowi terkait presiden boleh memihak dan berkampanye membuat sentimen negatif tersebut kembali meningkat ke angka minus 96 persen.
"Sentimen negatif ke Pak Jokowi terkait pernyataan Pak Jokowi di Halim kemarin minus 96 persen. Untuk kami itu sudah jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya netizen itu menginginkan netralitas presiden, netizen tidak ingin melihat Pak Jokowi memiliki keberpihakan yang didasari oleh conflict of interest," ujar Andi.
Andi merupakan mantan anggota Tim 11 yang dibentuk Jokowi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Eks gubernur Lemhannas tersebut berharap, Jokowi pada sisa kepemimpinannya dapat menunjukan komitmen netralitas pada kontestasi nasional saat ini.
Meskipun diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Serta anak terakhirnya, Kaesang Pangarep adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
"Benar-benar menginginkan, menyarankan netralitas Presiden. Karena banyak hal kenegaraan yang harus difokuskan oleh presiden sampai Oktober 2024," ujar Andi
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
