Selasa 02 Jan 2024 17:48 WIB

LKPP Resmikan Gebyok Kudus Jadi Toko Daring Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkab Kudus mempercepat pengadaan digital melalui program Gebyok.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Peresmian toko daring untuk pengadaan barang dan jasa Gebyok.
Foto: Republika.co.id
Peresmian toko daring untuk pengadaan barang dan jasa Gebyok.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi meresmikan Gebyok sebagai toko daring yang di dalamnya terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Peresmian toko daring untuk pengadaan barang dan jasa ditandai dengan penekanan tombol oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi didampingi Penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Kanwil VII KPPU M Hendry Setyawa, dan Chief Commercial Officer Mbiz Andhie Saad di Pendopo Kabupaten Kudus.

"Menurut saya ini bersejarah, karena ada metode pembelian lebih praktis dan menguntungkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi di sela peresmian toko daring pengadaan barang dan jasa di Pendopo Kabupaten Kudus dikutip Selasa (2/1/2023).

Apalagi, kata dia, Gebyok Kudus merupakan salah satu platform toko daring yang dikembangkan oleh perusahaan toko daring Mbiz bersama Pemkab Kudus. Maka LKPP tentu saja ingin melihat sekaligus memberikan apresiasi dan dukungan karena dengan adanya Gebyok Kudus transaksi teman di daerah menjadi lebih cepat.

Transaksinya, tentunya tidak hanya pembelian, melainkan pembayarannya juga bisa dilakukan secara daring. "Mudah-mudahan setelah diresmikan pembelian pengadaan barang dan jasa kudus melalui UMKM semakin meningkat. UMKM atau usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) ini menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Pusat karena punya daya dobrak yang tinggi untuk mengungkit ekonomi," ujar Hendrar.

Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan lewat sejarah, seperti 1974 saat peristiwa malari dan 1998 saat reformasi. Recovery ekonomi susah karena uang dipegang oleh pengusaha besar tertentu. Sedangkan kondisi berbeda ketika krisis ekonomi saat pandemi Covid-19 pada 2020 hampir di semua kabupaten pertumbuhan ekonominya negatif, tetapi 2021 semakin positif yang disebabkan karena fiskal atau uangnya lebih merata.

"Jumlah UMKM yang terlibat secara ekonomi bisa mengisi pembangunan semakin banyak. Maka ini menjadi perhatian serius dan mudah-mudahan UMKK semakin banyak dan transaksinya semakin meningkat," ujar ujar eks wali kota Semarang itu.

CEO & Co-Founder, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan, sebagai mitra toko daring LKPP, pihaknya senang dapat mendukung Pemkab Kudus dalam melakukan percepatan transformasi digital pengadaan barang/jasa. "Dengan infrastruktur platfrom e-commerce yang telah kami bangun, kami yakin kebutuhan pengadaan digital Pemkab Kudus dapat kami akomodasi," ujar Ryn.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement