Sabtu 08 Nov 2025 17:59 WIB

DPD PDIP Jatim Angkat Suara Merespons OTT KPK Terhadap Bupati Ponorogo

PDIP Jatim menghormati semua proses hukum.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). KPK membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (7/11).
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). KPK membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (7/11).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terkait kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

PDIP Jatim juga mengajak semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan.

Baca Juga

Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, menuturkan pihaknya menerima informasi OTT kader PDI Perjuangan itu pada Jumat, (7/11/2025) sore hari.

Dia menegaskan, PDIP Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, pihaknya senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut.

Dia mengatakan, segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

“Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata dia kepada media di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).

Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencerderai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” ujar dia.

“Peritiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” ujar dia menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement