Rabu 29 Nov 2023 13:43 WIB

Anwar Usman Nongol di Sidang Pengucapan Putusan Perkara Syarat Usia Capres Cawapres

Perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanpa Anwar Usman.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus raharjo
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebelum memberikan keterangan terkait hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Dalam kesempatan tersebut Anwar Usman merasa difitnah dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut fitnah itu keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta.
Foto: Republika/Prayogi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sebelum memberikan keterangan terkait hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Dalam kesempatan tersebut Anwar Usman merasa difitnah dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut fitnah itu keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hadir dalam sidang pengucapan putusan perkara 141/PUU-XXI/2023 menyangkut syarat usia capres-cawapres pada Rabu (29/11/2023). Ini termasuk mantan Ketua MK Anwar Usman yang kini berstatus hakim biasa.

Ketua MK Suhartoyo duduk di bangku tengah bersebelahan dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Sedangkan Anwar Usman duduk di bangku bagian ujung sebelah kanan.

Baca Juga

Perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanpa Anwar Usman. Pasalnya, Anwar Usman disanksi Majelis Kehormatan MK tak boleh mengadili perkara yang berpotensi konflik kepentingan. Ini menyangkut status salah satu Cawapres Gibran Rakabuming yang merupakan keponakan dari Anwar Usman.

Sebelumnya, gugatan syarat capres-cawapres ini dimohonkan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. Brahma ingin agar usia di bawah 40 tahun yang bisa mencalonkan diri sebagai capres-cawapres hanyalah yang pernah/sedang menjabat Gubernur atau Wakil Gubernur.

 

Dalam petitum yang telah disempurnakan, Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi :

"Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur".

Anwar Usman tak dilibatkan...

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement