Ahad 19 Nov 2023 06:52 WIB

Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dianggap Bahayakan Demokrasi

Pernyataan Mahfud dinilai bisa membuat aparatur sipil negara (ASN) tak lagi netral.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani
Menko Polhukam Mahfud MD saat mengisi kuliah umum di Universitas Andalas Padang, Kamis (16/11/2023).
Foto:

Berdera Pakta Integritas

Sebelumnya beredar di media sosial adanya dugaan pakta integritas kepala daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dalam pakta integritas itu disebutkan di poin nomor empat bahwa Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden. 

Diketahui, pakta integritas itu juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Daerah Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban. Adapun Mahfud MD menyatakan pakta integritas tersebut dikeluarkan pada Agustus 2023, saat Ganjar belum secara resmi diumumkan sebagai calon presiden oleh KPU RI.

"Pada bulan Agustus tersebut belum ada calon yang secara resmi diumumkan," ujar Mahfud pada saat ditemui di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Mahfud juga menegaskan pakta integritas tersebut tidak memiliki kaitan dengan urusan hukum. Dia menjamin pakta tersebut tidak akan merusak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Itu tidak mengganggu netralitas ASN," ujar Mahfud.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement