REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengingatkan agar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk tidak 'kebablasan' dengan merangkul semua pihak ke dalam koalisi. Sebab, menurutnya, koalisi yang terlalu gemuk dapat berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan.
"Waktu yang tersisa sebelum pelantikan adalah kurang lebih enam bulan, sehingga perlu diingatkan agar waktu tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan di atas," kata Haidar, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Haidar menilai, politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar. Terlebih, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap bergabung dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut bersedia jika diajak.
Maka dari itu, menurutnya, kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula, sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi.
"Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan dan mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan," ujarnya.
Haidar mengatakan, satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan. Diketahui, saat ini muncul rencana pembentukan presidential club yang akan melibatkan presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Haidar, rencana itu adalah salah satu upaya Prabowo untuk menaklukkan PDI Perjuangan (PDIP).
"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi. Ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita, bahkan lebih lanjut, juga berbahaya untuk pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Hai ini dikarenakan tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan," tutur dia.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan. Sebaliknya, presiden terpilih tersebut diharapkan tetap menyediakan ruang yang cukup untuk oposisi, sehingga oposisi tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai vitamin yang akan memperkuat pemerintahan.
"Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi), tetapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan, sehingga keduanya harus tetap dijaga," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar Prabowo mengutamakan pembagian penugasan kepada "para pejuang" terlebih dahulu, yaitu relawan dan tokoh yang telah membantu menghantar kemenangannya menjadi presiden, sesuai dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing.
"Jangan sampai anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Saya yakin Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif, pasti bisa dan tetap ingin bersama para pejuangnya," tutup dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika