Ahad 19 Nov 2023 07:10 WIB

PDIP Soal Isu Pakta Integritas: Ada Penggiringan Opini untuk Tutupi Rekam Jejaknya

Hasto tegaskan tidak ada pakta integritas kepala daerah menangkan Ganjar.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden  Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.
Foto: Republika/Prayogi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 dan Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan tak adanya Pakta Integritas dengan penjabat (Pj) kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, itu merupakan isu yang sengaja digulirkan pihak tertentu untuk menggiring opini.

"Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya. Sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," ujar Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Baca Juga

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ditegaskannya tak menggunakan kampanye hitam atau black campaign pada Pilpres 2024. Ia pun tak ingin menduga-duga pihak yang menggulirkan isu Pakta Integritas itu, meskipun Hasto kemudian menyinggung kembali drama Ratna Sarumpaet pada Pilpres 2019.

"Kita tidak mengenal model-model manipulasi. Drama dulu ada Ratna Sarumpaet dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus, kami nggak punya pengalaman di situ," ujar Hasto.

 

Di samping itu, ia menyebut bahwa sebenarnya demokrasi Indonesia sudah semakin menunjukkan tren yang baik. Namun peningkatan tersebut tercoreng oleh pihak-pihak berkuasa yang menginjak-injak konstitusi demi kepentingan politiknya.

Namun menurutnya, masih ada waktu untuk mengoreksi era kegelapan demokrasi yang kembali terjadi saat ini. Koreksi tersebut terus dilakukan oleh rakyat yang didukung penuh oleh Ganjar-Mahfud, yang terus memperjuangkan demokrasi Indonesia.

"Ini menunjukkan esensi bagaikan apa yang disampaikan Pak Ganjar, air kebenaran, air politik jurdil ini tidak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi," ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Diketahui, terdapat isu Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penjabat (Pj) Bupati Sorong. Salah satu poin dalam pakta tersebut adalah Yan Piet Mosso yang ditugaskan untuk memperoleh suara lebih dari 60 persen untuk Ganjar pada Pilpres 2024.

Dalam dokumen tersebut, tercantum beberapa poin yang berisi sikap dan pernyataan dari Yan. Salah satunya, yakni dukungan untuk kemenangan Ganjar dalam Pilpres 2024. Kini, Yan malah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sehingga tak bisa menenangkan Ganjar sesuai pakta integritas

"Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen plus satu untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong," demikian bunyi poin yang dikutip dari pakta integritas tersebut.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement