Kamis 16 Nov 2023 22:20 WIB

Dugaan Soal Pakta Integritas Bupati Sorong, Hasto: Diusut Saja

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilahkan untuk mengusut dugaan pakta integritas.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilahkan untuk mengusut dugaan pakta integritas.
Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilahkan untuk mengusut dugaan pakta integritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi singkat soal dugaan adanya pakta integritas yang ditandatangani oleh penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso. Tegasnya, silakan pihak berwenang untuk mengusut pakta tersebut.

"Diusut saja semuanya kan. Kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," singkat Hasto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid juga menanggapi adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Yan Piet Moso. Tegasnya, pihaknya tidak pernah meneken pakta tersebut atau semacamnya dengan penjabat kepala daerah.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," ujar Arsjad.

 

"Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa, tapi saya bisa menjelaskan bahwa TPN sendiri. Kami sangat berpandangan dan berpegang terhadap yang namanya governance dan integritas," sambungnya.

Ganjar sendiri sudah menanggapi isu adanya Pakta Integritas tersebut. Diketahui, salah satu poin dalam pakta tersebut adalah Yan yang ditugaskan untuk memperoleh suara lebih dari 60 persen untuk Ganjar pada Pilpres 2024.

Ia sendiri mengaku tak tahu adanya Pakta Integritas tersebut, yang ditandatangani juga oleh Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban. "Belum tahu saya, malah nggak tahu. Kalau nggak bener, itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," ujar Ganjar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (14/11/2023) malam.

Ganjar sendiri menegaskan, tak mungkin pihaknya mengerahkan penjabat kepala daerah untuk mendukungnya meraih suara pada Pilpres 2024. "Nggak lah, mana kekuatan kami," ujar Ganjar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement